Presiden arahkan pengawalan penanganan daerah terdampak bencana

Jakarta (ANTARA News) – Presiden Joko Widodo saat rapat terbatas bertopik peningkatan kesiagaan menghadapi bencana mengarahkan kementerian dan lembaga untuk mengawal implementasi penanganan dampak bencana.

“Saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya terutama kepala BNPB yang baru agar yang berkaitan dengan rehabilitasi, berkaitan dengan rekonstruksi baik yang berada di Lombok Nusa Tenggara Barat, kemudian di Palu-Donggala di Sulawesi Tengah, kemudian yang berada di Banten dan di Lampung betul-betul dikawal implementasinya agar bisa segera diselesaikan terutama yang di NTB kemudian berlanjut ke Sulawesi Tengah dan Lampung dan Banten,” kata Presiden dalam sambutannya di Kantor Presiden, Jakarta pada Senin.

Menurut Presiden, sistem peringatan dini juga perlu dievaluasi di lapangan, dibarengi dengan pengujian dan pengorganisasian sistem tersebut dalam kondisi baik.

Hal itu dimaksudkan untuk meminimalisasi korban bencana alam.

Terkait pendidikan kebencanaan, Presiden juga meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat mulai memberikan edukasi kebencanaan kepada siswa sekolah dan masyarakat umum.

“Saya ingin ini terus digerakkan semua daerah, terutama di daerah-daerah rawan bencana,” ujar Presiden.

Mantan gubernur DKI Jakarta itu juga menegaskan agar sejumlah kementerian, lembaga, dan LSM terkait kebencanaan dapat meningkatkan koordinasi dan sinergi dalam menghadapi bencana.

“Kesiapan manajemen kebencanaan betul-betul koordinasi, sinergi antar lembaga terkait kebencanaan betul-betul merespon secara cepat, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, relawan, PMI, organisasi masyarakat, dan lembaga-lembaga donor dan melakukan simulasi latihan penanganan bencana secara berkala dan berkesinambungan secara rutin,” ujar Presiden.

Dalam rapat tersebut dihadiri oleh Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menko Bidang Polhukam Wiranto, Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri ESDM Ignasius Jonan, dan Kepala BNPB Doni Munardo.

Sebelumnya pada sidang kabinet paripurna Kamis (7/1), Presiden Jokowi meminta peningkatan edukasi dan mitigasi terkait bencana dalam sistem pendidikan Indonesia.

Dalam pertemuan itu, Presiden menjelaskan dalam APBN 2019, pemerintah dan DPR mengalokasikan anggaran dengan jumlah yang lebih besar untuk edukasi dan mitigasi bencana.

Pewarta: Bayu Prasetyo
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/787125/presiden-arahkan-pengawalan-penanganan-daerah-terdampak-bencana

Comments

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>