2 Elite PD Balik Badan karena Bu Ani di-Bully Buzzer, BPN: Alasan Aneh





Jakarta
Dua elite Partai Demokrat (PD) Ferdinand Hutahaean dan Jansen Sitindaon meninggalkan dukungannya kepada capres Prabowo Subianto karena Ani Yudhoyono menjadi sasaran bully buzzer dari kubu 02. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menyebut alasan keduanya aneh.

“Aneh saja kalau hal itu jadi alasan, kita kan nggak tahu siapa sebenarnya pem-bully tersebut, bisa jadi penyusup,” ujar anggota Direktorat Hukum dan Advokasi BPN, Habiburokhman kepada wartawan, Senin (20/5/2019).

Menurut Habiburokhman, Prabowo dan Sandi serta jajaran BPN sangat menghormati Ketum PD Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan sang istri. Ia mengatakan PD seharusnya melihat sikap Prabowo dan Sandi.

“Pak Prabowo, Pak Sandi, segenap komponen BPN menaruh hormat pada Bu Ani dan keluarga Pak SBY. Hubungan mereka sangat bagus,” kata politikus Gerindra itu.

Karena alasan tersebut, Jansen mengatakan PD siap meninggalkan Prabowo. BPN Prabowo-Sandi menghormati keputusan tersebut apabila benar terjadi.

Jansen dan Ferdinand menuding buzzer 02 membully kondisi kesehatan Ani yang tengah dirawat di Singapura karena kanker darah/Jansen dan Ferdinand menuding buzzer 02 membully kondisi kesehatan Ani yang tengah dirawat di Singapura karena kanker darah/ Foto: Anung Anindito
“Kami hormati sikap politik mereka sejak awal mau dukung atau tidak dan sekarang mau tarik dukungan atau tidak. Itu murni kedaulatan mereka,” kata Habiburokhman.

Diberitakan sebelumnya Jansen dan Ferdinand balik badan dari barisan pendukung Prabowo-Sandi. Jansen menyatakan PD mempertimbangkan keluar dari Koalisi Adil Makmur.

“Situasi ini jelas menjadi bahan pertimbangan kami apakah kami masih pantas terus berada di koalisi Prabowo ini atau segera mundur saja dari koalisi ini,” ujar Jansen, Senin (20/5).

Situasi yang dimaksud adalah soal tudingan adanya buzzer dari Prabowo-Sandi yang mem-bully Bu Ani. Sebelum Jansen, Ferdinand Hutahaean sudah menyatakan terlebih dahulu keluar dari pendukung Prabowo-Sandi.

Meski begitu, Jansen menyebut keputusan Demokrat bertahan atau keluar dari koalisi Prabowo-Sandi akan diambil oleh para petinggi partai. Hanya saja yang jelas, Jansen menegaskan mundur meski di Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, dirinya bertugas sebagai salah satu juru bicara.

Simak Juga “Panas Hubungan Demokrat di Koalisi Prabowo-Sandi”:

[Gambas:Video 20detik]

(tsa/dkp)




<!–

polong.create({
target: ‘thepolong’,
id: 57
})

–>

Sumber: https://news.detik.com/read/2019/05/20/130840/4556751/10/2-elite-pd-balik-badan-karena-bu-ani-di-bully-buzzer-bpn-alasan-aneh

Hasil Uji BPOM, Jajanan Berbuka di Sabang Bebas Formalin




Banda Aceh
Tidak perlu khawatir untuk membeli jajanan berbuka puasa di Kota Sabang, Aceh. BPOM Banda Aceh menyatakan jajanan di sana bebas formalin.

Jajanan berbuka yang dijual di lapak takjil di Kota Sabang, Aceh bebas formalin dan boraks. Itu diketahui setelah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banda Aceh mengambil beberapa sampel makanan.

“Dalam operasi pengawasan itu, petugas BPOM tidak menemukan makanan yang mengandung bahan pengawet (formalin) serta zat yang berbahaya lainnya,” kata Sekretaris Daerah Kota Sabang, Zakaria, dalam keterangan yang diterima detikcom, Senin (20/5/2019).

Pengawasan penjual takjil di Sabang digelar BPOM pada Sabtu (18/5) kemarin. Menurut Zakaria, pengawasan tersebut perlu dilakukan untuk memastikan agar jajanan berbuka yang dijual pedagang tidak mengandung zat-zat berbahaya bagi kesehatan.

Zakaria menyebutkan, khusus pada bulan Ramadhan banyak pedagang dadakan yang menjual takjil di Kota Sabang. Hasil uji sampel yang dilakukan BPOM Banda Aceh dan instansi terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan nanti akan disosialisasi kepada masyarakat.

“Kalau makanan mengandung bahan berbahaya akan membahayakan masyarakat terutama balita,” jelas Zakaria.

Sementara itu Kepala BPOM Banda Aceh, Zulkifli, mengatakan, pengawasan yang dilakukan di Sabang dengan mengambil 29 sampel untuk menguji makanan dan minuman berwarna. Selain mengawasi penganan berbuka, BPOM juga mengecek pembuat mie dan penjual kerupuk pada siang hari.

Dalam pengawasan dilakukan pada pagi hari, BPOM menemukan kerupuk tempe diduga diduga mengandung zat berbahaya seperti formalin. Zulkifli mengungkapkan, sampel tersebut akan dibawa ke laboratorium untuk diuji lebih lanjut.

“Meskipun kami menemukan dugaan adanya campuran zat berbahaya dalam makanan seperti dalam kerupuk tempe dan produk mie namun semua itu bukan produksi Sabang. Tapi dipasok dari dari luar Pulau Sabang,” ungkap Zulkifli.

“Untuk Sabang sendiri semua jenis makanan yang dijajakan maupun produk mie Aceh masuk dalam kategori aman dikonsumsi masyarakat,” tegas Zulkifli.

(agse/fay)




<!–

polong.create({
target: ‘thepolong’,
id: 57
})

–>

Sumber: https://news.detik.com/read/2019/05/20/130840/4556751/10/2-elite-pd-balik-badan-karena-bu-ani-di-bully-buzzer-bpn-alasan-aneh

MK Izinkan Danny Pomanto Ikuti Pilwalkot Makassar Lagi





Jakarta
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan Danny Pomanto boleh mengikuti Pilwalkot Makassar lagi. Hal itu menjawab permohonan Munafri Arifuddin dan Andi Rachmatika Dewi (Appi-Cicu) yang tidak terima dengan kekalahan melawan kotak kosong.

Kasus bermula saat Mahkamah Agung (MA) mencoret pasangan Mohammad Ramdhan Danny Pomanto dan Indira Mulyasari (DIAMI) dari bursa Pilwalkot Makassar. Atas putusan itu, Pilwalkot Makassar akhirnya hanya diikuti oleh pasangan Munafri Arifuddin dan Andi Rachmatika Dewi (Appi-Cicu).

Maka tinggallah pasangan Appi-Cicu yang melaju sendiri menuju kursi Wali Kota Makassar. Namun pada 27 Juni 2018, kotak kosong menang atas pasangan Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi (Appi-Cicu).

Sengketa Pilwalkot ini sempat dibawa ke MK oleh pasangan Appi-Cicu. Namun, suara kotak kosong tetap menang. Tidak terima, Appi-Cicu kini menggugat UU Pilkada ke MK. Appi-Cicu meminta Pasal 54D ayat 2 jo ayat 3 dan 4, UU Pilkada tidak mempunyai hukum mengikat. Pasal yang dimaksud berbunyi:

Ayat 2
Jika perolehan suara pasangan calon kurang dari sebagaimana pada ayat (1), pasangan calon yang kalah dalam pemilihan boleh mencalonkan lagi dalam pemilihan berikutnya.

Ayat 3
Pemilihan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat 2, diulang kembali pada tahun beriikutnya atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya pasal di atas, Appi-Cicu ‘ketakutan’ melawan Danny Pomanto kedua kalinya. Ia berharap, pilkada ulang hanya digelar Appi-Cicu Vs Kotak Kosong. Tapi apa kata MK?

“Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya,” kata ketua majelis hakim konstitusi Anwar Usman dalam sidang di Gedung MK, Senin (20/5/2019).

MK menyatakan ‘pemilihan berikutnya’ sesungguhnya adalah penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang dilakukan dengan tahapan yang baru sejak dari tahapan awal. Artinya, dalam batas penalaran yang wajar dalil demikian membawa konsekuensi logis bahwa pemilihan berikutnya tidak lagi dimulai dari tahapan awal.

“Artinya, ‘pemilihan berikutnya’ harus dipahami dan dilaksanakan melalui dua tahapan, yaitu ‘tahapan persiapan’ dan ‘tahapan penyelenggaraan’. Dengan makna demikian, sepanjang memenuhi persyaratan, frasa ‘pemilihan berikutnya’ membuka dan memberi kesempatan terhadap semua pihak untuk mengajukan diri dalam kontestasi pemilihan kepala daerah berikutnya termasuk kesempatan bagi pasangan calon tunggal yang sebelumnya tidak meraih suara mayoritas ketika berhadapan dengan kolom kosong,” pungkas MK dengan suara bulat.


(asp/rvk)




<!–

polong.create({
target: ‘thepolong’,
id: 57
})

–>

Sumber: https://news.detik.com/read/2019/05/20/130840/4556751/10/2-elite-pd-balik-badan-karena-bu-ani-di-bully-buzzer-bpn-alasan-aneh

Kisah Lieus Sungkharisma: Dukung Jokowi, Pro Prabowo, Ditangkap Polisi




Jakarta
Nama Lieus Sungkharisma ramai jadi perbincangan, karena sejumlah sepak terjangnya dalam Pilpres 2019 dan hari ini ditangkap polisi. Namun, sebetulnya manuver Lieus sudah dimulai sejak Orde Baru. Uniknya, sejak tahun 2012 Lieus melakukan beberapa manuver yang lebih membuatnya identik dengan ‘kutu loncat’. Bagaimana cerita lengkapnya?

Jadi Pengusaha dan Aktivis

Dalam buku berjudul “Tokoh-tokoh etnis Tionghoa di Indonesia” yang ditulis Sam Setyautama, dijelaskan bahwa Lieus Sungkharisma memiliki nama asli Li Xue Xiung. Dia lahir di Cianjur, Jawa Barat, 11 Oktober 1959. Sejak muda, Lieus memang sudah dikenal sebagai aktivis. Dia pernah menjadi Bendahara Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dan sempat menjadi kader Partai Golkar. Dia juga pernah aktif di AMPI (Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia) dan merupakan mantan ketua Generasi Muda Buddhist Indonesia (Gema Budhi). Lalu ketika Lieus menjadi pengusaha, dia sempat menjadi Ketua Perhimpunan Pengusaha Tionghoa DKI Jakarta dan Ketua Umum Multi Culture Society sekaligus Vice President The World Peace Comittee. Selain itu, Lieus juga pernah mengelola Tabloid Naga Post.

Jadi Kader Golkar dan Mendirikan Partai Reformasi Tionghoa Indonesia (Parti)

Lantas, pada 5 Juni 1998, Lieus bersama Gunawan Tjahjadi dan enam kawan lainnya mendirikan Partai Reformasi Tionghoa Indonesia (Parti). Dalam buku “Setelah air mata kering: masyarakat Tionghoa pasca-peristiwa Mei 1998” yang disusun oleh I. Wibowo dan Thung Ju Lan, dijelaskan bahwa partai ini didirikan karena keresahan Lieus dan kawan-kawannya atas ketidakdilan yang kerap dialami etnis Tionghoa. Menurut Lieus, selama masa 32 tahun kepemimpinan Pemerintah Orde Baru Soeharto, hak politik masyarakat Tionghoa telah dikebiri. Meskipun dia sendiri pernah menjadi kader Golkar. Melalui Parti, Lieus dan kawan-kawannya berjuang untuk menyuarakan semangat nasionalisme keindonesiaan dari masyarakat Tionghoa.

Mengkritik MRT Jokowi-Ahok, Tapi Dukung Jokowi Jadi Presiden

Saat proyek Moda Raya Terpadu (MRT) digagas oleh Jokowi-Ahok ketika masih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Lieus termasuk orang yang giat mengkritik proyek ini. Dia sempat menjadi Koordinator masyarakat peduli MRT Fatmawati. Namun uniknya, ketika Jokowi maju sebagai calon presiden 2014, Lieus lantas mendukungnya.

Sebagai bentuk dukungannya kepada Jokowi, Lieus sampai menggelar lomba menulis ‘Surat Untuk Jokowi’. Hadiah yang dijanjikan untuk pemenang lomba menulis ini juga cukup lumayan, tiga pemenang utama mendapatkan uang jutaan rupiah dan tablet merk teranyar. Sedangkan untuk dewan jurinya, Lieus mengamanahkannya kepada Cendekiawan Muslim Komaruddin Hidayat sampai penulis novel Dewi Lestari.

Kecewa kepada Ahok, Mendukung AHY-Sylvi

Pada tahun 2016, Lieus yang sejatinya pernah mendukung Jokowi untuk Pilpres 2014, tak secara otomatis mendukung Ahok-Djarot dalam Pilgub DKI 2017. Dia mengaku kecewa dengan kepemimpinan Ahok yang dia nilai bermasalah. Menurutnya, dalam kasus RS Sumber Waras, dia menganggap Ahok sudah menyelewengkan uang pajak rakyat.

Maka dari itu, pada Pilgub DKI 2017, dia mendukung Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni. Dukungan itu dia buktikan melalui deklarasi relawan Barisan Teman Agus-Sylvi (BATAS). Melalui BATAS, Lieus berjuang menggalang suara masyarakat Tionghoa untuk Agus-Sylvi. Meskipun pada akhirnya paslon yang dia dukung itu tersingkir.

Jadi aktivis #2019gantiPresiden

Lantas, pada tahun 2018 dia kembali berbalik arah. Jika pada 2014 dia mendukung Jokowi, maka pada 2018 dia justru ikut menjadi bagian gerakan #2019GantiPresiden. Dia merasa kecewa dengan kepemimpinan Jokowi selama menjadi presiden. Sehingga dia memutuskan untuk mendukung Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno pada Pilpres 2019. Dukungan itu, Lieus buktikan dengan menjadi Koordinator Forum Aspirasi Rakyat (FAR). Forum ini berisi tokoh Tionghoa dari beragam profesi yang mendukung paslon 02 Prabowo-Sandi.

Bukan hanya sampai di situ saja. Guna menggelorakan gerakan #2019GantiPresiden, dia juga ikut membuat video clip lagu #2019GantiPresiden bersama tokoh pro Prabowo lainnya, seperti Ahmad Dhani dan Fadli Zon. Semenjak itu, Lieus selalu nampak hadir dalam sejumlah acara kampanye dan deklarasi ‘klaim’ kemenangan paslon 02 Prabowo-Sandi.

Lieus Dipolisikan, Lalu Ditangkap

Ternyata kini manuver Lieus tak berjalan mulus. Pada Rabu (8/5/2019) Lieus dilaporkan ke polisi atas tuduhan tindakan makar. Dia dilaporkan bersama dengan Kivlan Zen atas tuduhan yang sama. Laporan terhadap Lieus terdaftar dengan nomor LP/B/0442/V/2019/Bareskrim. Perkara yang dilaporkan adalah tindak pidana penyebaran berita bohong (hoax) UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 14 dan atau Pasal 15 terhadap keamanan negara/makar UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 107 jo Pasal 87 dan atau Pasal 163 bis jo Pasal 107.

Tuduhan makar ini sendiri didasarkan atas sebuah video pidato Lieus yang sarat akan muatan makar.

Namun, akhirnya pada hari ini, Senin (20/5/2019) Lieus dibawa ke Polda Metro Jaya setelah ditangkap di rumahnya di Jalan Keadilan, Jakarta Barat. Kedua lengan Lieus tampak diborgol cable ties.

Pantauan detikcom, Lieus tiba di gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Jakarta, pukul 10.14 WIB. Ia dikawal 5 polisi dan berjalan memasuki gedung Dit Reskrimum itu.

Dia pun memprotes proses penangkapan polisi atas dirinya yang dia nilai tak adil. Lieus merasa diperlakukan seperti ogoh-ogoh (patung Bhuta Kala yang dibawa pada pawai perayaan hari raya Nyepi).

“Saya langsung ditarik, saya diangkat kayak ogoh-ogoh ya kan,” kata Lieus kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Senin (20/5/2019).

“Jadi nggak adil lah ini,” cetusnya.

Simak Juga “Rumah Tempat Lieus Sungkharisma Ditangkap Kerap Kosong”:

[Gambas:Video 20detik]

(rdp/fjp)




<!–

polong.create({
target: ‘thepolong’,
id: 57
})

–>

Sumber: https://news.detik.com/read/2019/05/20/130840/4556751/10/2-elite-pd-balik-badan-karena-bu-ani-di-bully-buzzer-bpn-alasan-aneh

Sederet Alasan Bawaslu Tolak Laporan BPN Soal Kecurangan TSM




Jakarta
Laporan dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengenai dugaan kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dimentahkan Bawaslu. Bukti-bukti yang diajukan BPN disebut Bawaslu tidak memenuhi kriteria kecurangan TSM.

Selain itu Bawaslu memberikan berbagai alasan atas penolakannya atas laporan BPN itu. Berikut alasan Bawaslu:

Sebelumnya Bawaslu membacakan 2 putusan pendahuluan atas laporan BPN yaitu laporan yang diregistrasi atas nama Djoko Santoso dan laporan atas nama Dian Fatwa. Kedua laporan itu ditujukan pada terlapor yaitu pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin.

Untuk laporan pertama, Bawaslu menyebut bukti yang diajukan BPN hanya berupa hasil cetak atau print-out dari media daring atau online sebanyak 73 serta 2 kasus penanganan pelanggaran pemilu di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Menurut Bawaslu, bukti itu tidak memenuhi kriteria karena tidak ada dokumen atau video yang menunjukkan terlapor yaitu Jokowi dan Ma’ruf melakukan kecurangan TSM yang dilaporkan.

“Bukti print-out berita online tidak bisa berdiri sendiri melainkan harus didukung bukti lain, berupa dokumen surat maupun video yang menunjukkan adanya perbuatan yang dilakukan aparat struktural baik pemerintah maupun penyelenggara pemilihan umum yang terhubung langsung dengan terlapor, sehingga kualitas bukti memenuhi kriteria dalam peraturan perundang-undangan,” ujar anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo saat membacakan putusan di kantor Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (20/5/2019).

Selain itu Bawaslu tidak menemukan bukti yang menunjukkan adanya pertemuan dan perencanaan kecurangan baik yang dilakukan Jokowi maupun Ma’ruf. Hal itu menurut Ratna penting apabila BPN ingin melaporkan dugaan kecurangan yang sifatnya sistematis.

“Bukti adanya perbuatan yang sistematis yang dilakukan terlapor adalah bukti yang wajib dimasukkan oleh pelapor dalam laporan karena menyangkut syarat kumulatif dari bukti dugaan pelanggaran administratif pemilu yang terjadi secara TSM, sehingga dengan tidak adanya bukti yang menunjukkan adanya perbuatan yang sistematis dilakukan terlapor membuat laporan pelapor tidak memenuhi persyaratan bukti sistematis,” kata Ratna.

Dari sisi masif, menurut Ratna, BPN tidak pula menyertakan buktinya. Perbuatan kecurangan yang masif menurut Ratna setidaknya terjadi pada 50 persen dari jumlah seluruh provinsi.

Sedangkan untuk laporan kedua yang diajukan Dian Fatwa selaku Sekjen Relawan IT BPN disebut Bawaslu setali tiga uang dengan laporan sebelumnya. Bukti yang diajukan BPN disebut Bawaslu hanya berupa tautan atau link dari berita media daring.

“Pelapor memasukkan bukti berupa link berita. Bukti link berita tidak bisa berdiri sendiri, melainkan harus didukung oleh alat bukti lain baik berupa dokumen, surat, maupun video yang menunjukkan adanya perbuatan dilakukan baik pemerintah maupun penyelenggara pemilihan umum yang terhubung langsung dengan terlapor sehingga kualitas bukti memenuhi kriteria peraturan perundang-undangan,” ujar anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar.

“Bukti adanya perbuatan yang sistematis yang dilakukan terlapor adalah bukti yang wajib dimasukkan oleh pelapor dalam laporan karena menyangkut sarat kumulatif dari bukti dugaan pelanggaran administratif pemilu yang terjadi secara TSM. Sehingga dengan tidak adanya bukti yang menunjukkan adanya perbuatan yang sistematis dilakukan terlapor membuat laporan pelapor tidak memenuhi persyaratan bukti sistematis,” imbuh Frizt.

Pun terkait dengan dugaan kecurangan yang masif, dalam laporan kedua ini disebut Bawaslu tidak didukung bukti lain yang menunjukkan kecurangan yang terjadi pada setidaknya 50 persen dari keseluruhan provinsi. Bukti berupa tautan berita disebut Bawaslu tidak bisa berdiri sendiri.

“Perbuatan masif, pelapor memasukkan bukti berupa link berita. Sebelumnya, telah diurai di atas bahwa bukti link berita tidak bisa berdiri sendiri, melainkan harus didukung oleh alat bukti lain baik berupa dokumen, surat, maupun video yang menunjukkan adanya perbuatan masif yang dilakukan terlapor yang terjadi paling sedikit di 50 persen dari jumlah provinsi di Indonesia,” tutupnya.

Simak Juga “Lagi-lagi Kurang Bukti, Kini Laporan Relawan IT BPN Ditolak Bawaslu”:

[Gambas:Video 20detik]

(dhn/dhn)




<!–

polong.create({
target: ‘thepolong’,
id: 57
})

–>

Sumber: https://news.detik.com/read/2019/05/20/130840/4556751/10/2-elite-pd-balik-badan-karena-bu-ani-di-bully-buzzer-bpn-alasan-aneh

Soal Ketua MPR, Misbakhun Ajak PKB Gabung ke Paket Pimpinan Versi Golkar




Jakarta
Partai Golkar dan PKB tengah ‘berebut’ kursi Ketua MPR periode 2019-2024. Politikus Golkar M Misbakhun mengatakan partainya lebih berhak atas kursi tersebut.

“Ketua Umum (Airlangga Hartarto) sudah menyampaikan bahwa pemenangnya adalah PDIP, Partai Golkar nomor dua. Tentunya sangat pantas Partai Golkar untuk mendapatkan jabatan Ketua MPR,” kata Misbakhun di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (20/5/2019).

Dia pun mengajak PKB ikut dalam sistem paket pimpinan MPR yang diketuai Golkar. Menurut Misbakhun, PKB bisa mendapatkan jabatan sebagai Wakil Ketua MPR.

Berdasarkan UU MD3 No 2/2018, pimpinan MPR ditentukan melalui sistem paket. Pimpinan MPR terdiri dari satu ketua dan empat wakil ketua.

“Tentunya dengan sistem paket dan sebagainya, Cak Imin (Ketum PKB Muahimin Iskandar) bisa ikut paketnya Partai Golkar. Karena kami memahami bahwa sistem paket itu harus bersama-sama dengan partai lain membangun koalisi di DPR yang kemudian membangun koalisi di MPR,” jelas Misbakhun.

“Tentunya dengan harapan dengan bergabungnya Cak Imin dalam paket yang nanti ketua MPR-nya adalah Golkar harapannya akan menjadi paket yang didukung semua partai,” imbuh dia.

Sebelumnya, Ketum Golkar Airlangga Hartarto menyatakan mestinya anggota Golkar yang menjadi Ketua MPR. Hal ini menanggapi pernyataan Ketum PKB Muhaimin Iskandar yang sempat mengatakan dirinya ingin menjabat Ketua MPR.

“Dalam UU MD3 bahwa pemenang pemilu akan menjadi ketua DPR, dalam hal ini PDIP. Dan wakilnya secara berurutan,” kata Airlangga di Hotel Sultan, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Minggu (19/5).

Airlangga mengatakan Partai Golkar sebagai pemenang kedua pileg, wajar andai mendapatkan kursi Ketua MPR. Namun dia meminta izin kepada Cak Imin agar kursi Ketua MPR bisa diberikan ke Golkar.

“Sehingga tentunya amat wajar ini seizin Pak Muhaimin Iskandar. Apabila nanti pemilihan Ketua MPR yang dipilih dalam sistem paket, paket Koalisi Indonesia Kerja. Wajar juga mengusung paket dengan ketua dari Partai Golkar,” jelas Airlangga.

Golkar Minta Kursi MPR? Simak Videonya:

[Gambas:Video 20detik]

(tsa/idh)




<!–

polong.create({
target: ‘thepolong’,
id: 57
})

–>

Sumber: https://news.detik.com/read/2019/05/20/130840/4556751/10/2-elite-pd-balik-badan-karena-bu-ani-di-bully-buzzer-bpn-alasan-aneh

Disaksikan Megawati, Kemendagri-BPIP Kerja Sama Bumikan Pancasila





Jakarta
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahtjo Kumolo menerima kedatangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Kemendagri dan BPIP juga menandatangani MoU untuk menyatukan nilai Pancasila.

Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri tiba di gedung Kemendagri, Jalam Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, pukul 11.40 WIB, Senin (20/5/2019). Dia datang didampingi Plt Kepala BPIP Haryono.

Dalam sambutannya, Haryono menyebutkan kerja sama ini merupakan saran dari Megawati. MoU ini merupakan cara BPIP untuk membumikan Pancasila.

“Ini jadi awal bagi kita apa yang disarankan Ketua Dewan Pengarah agar Pancasila dibumikan yakni dengan gotong royong, kerja sama saling berbagi untuk mencapai tujuan bersama. MoU ini bagian dari gotong royong,” ujar Haryono.

Dia juga bicara tentang sejarah terciptanya Pancasila. Menurutnya, Pancasila merupakan salah satu bentuk perlawanan terhadap penjajahan.

“Dalam proses perjalanan para pendiri bangsa kita itu juga sadar bahwa ternyata penjajahan yang dihadapi bukan semata-mata organisasi tetapi selain organisasi negara penjajah itu juga ada ideologi di balik negara penjajah yaitu imperialisme dan radikalisme sehingga kalau kita bicara Pancasila, Pancasila adalah antitesis terhadap imperialisme maupun radikalisme sehingga Pancasila selalu anti pada penjajahan,” ucapnya.

Penandatanganan MoU itu juga disaksikan langsung oleh Megawati. Selain itu Megawati juga ikut membuka lomba cerdas cermat untuk memperingati hari lahir Pancasila di gedung Kemendagri.

Berikut 6 poin MoU antara Kemendagri dan BPIP:

a. Fasilitasi penguatan dan penyusunan rancangan serta mengidentifikasi peraturan daerah yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila;

b. Pemetaan mutiara Pancasila sebagai salah satu dasar implementasi nilai-nilai Pancasila;

c. Pemberdayaan komponen masyarakat dalam menggali mutiara Pancasila dan pengamalan nilai-nilai Pancasila;

d. Pelatihan dan pembinaan nilai-nilai Pancasila kepada para pihak dan pemerintah daerah serta pemerintah desa;

e. Pembinaan civitas akademika dan praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri menjadi salah satu pelopor aktualisasi Pancasila;

f. Tukar-menukar informasi pengkajian dan bidang lain sesuai kebutuhan yang disepakati BPIP dan Kemendagri.

(abw/jbr)




<!–

polong.create({
target: ‘thepolong’,
id: 57
})

–>

Sumber: https://news.detik.com/read/2019/05/20/130840/4556751/10/2-elite-pd-balik-badan-karena-bu-ani-di-bully-buzzer-bpn-alasan-aneh

Pansel Capim Tuai Kritikan, Pimpinan KPK Tak Persoalkan




Jakarta
Panitia seleksi calon pimpinan (pansel capim) KPK bentukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menuai kritikan. Namun pimpinan KPK yang aktif saat ini tidak mempersoalkan.

“Mencari calon pimpinan KPK tentu tergantung besar pada bibit yang ikut daftar daripada tukang seleksinya. Karena prinsip dasar mencari calon itu sudah ada standarnya, ada model-modelnya atau tools-nya,” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, Senin (20/5/2019).

Meski begitu, Saut tetap mendambakan siapa pun yang duduk pada kursi pansel capim memiliki integritas. Sebab menurut Saut pansel capim yang berintegritas akan mendatangkan capim-capim yang juga berintegritas.

“Maka harapan hasilnya akan menghasilkan pimpinan yang kompetitif dibanding pimpinan-pimpinan jilid-jilid sebelumnya tentu akan dipenuhi,” kata Saut.

“Saya sih yakin (pansel capim menghasilkan capim yang berintegritas). Lagian kan masyarakat bisa menanggapi detail tentang seseorang,” imbuh Saut.

Saut kemudian menceritakan tentang pengalamannya mengikuti seleksi capim KPK. Saat itu mobil Jeep Wrangler Rubicon milik Saut dipertanyakan.

“Jelas-jelas mobil itu (hasil) nabung kerja 3 tahun di luar negeri. Tapi itulah publik. Harus detail melihat calon yang akan muncul siapa mereka sejak lahir sampai dengan saat mau mendaftar. Karena integritas itu adalah hal yang sustain artinya menempel sepanjang umur,” ucapnya.

Namun perihal sosok-sosok yang telah ditunjuk presiden sebagai pansel capim KPK saat ini, Saut enggan mengomentarinya. Bagi Saut, saat ini siapa pun–apalagi masyarakat–wajib memberikan masukan tentang siapa saja tokoh yang dinilai pantas dan berintegritas mencalonkan diri sebagai pimpinan KPK.

“Soal siapa pansel anggap saja udah given, jadi kasih saja masukan dan informasi kepada pansel. Itu sudah membantu mencari siapa yang paling berintegritas akan dipilih. Filosofinya itu pansel hanya mewakili kita untuk memilih tapi masukan tentang calon dari kita semua jadi masih ada check and balances,” kata Saut.

Berikut susunan keanggotaan Pansel Capim KPK yang dibentuk Jokowi:

Ketua merangkap anggota:
Dr. Yenti Ganarsih, S.H., M.H.

Wakil ketua merangkap anggota:
Prof. Dr. Indriyanto Senoadji, S.H., M.H.

Anggota:
1. Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo
2. Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, S.H., M.Hum.
3. Prof. Dr. Hamdi Moeloek
4. Dr. Diani Sadia Wati, S.H., LL.M.
5. Dr. Mualimin Abdi, S.H., M.H.
6. Hendardi, S.H.
7. Al Araf, S.H., M.T.

Komposisi pansel ini sempat mendapat sorotan. Misalnya terkait Mualimin yang pernah menggugat laundry gara-gara jasnya kusut, meski gugatan dicabut.

Mualimin juga pernah disorot karena disebut oleh eks Wamenkum HAM Deny Indrayana mencontek saat seleksi Dirjen di Kemenkum HAM. Serta disebut terbata-bata saat ditanya transaksi Rp 2,5 miliar di polis asuransinya yang tak tercatat di LHKPN.

Ada juga nama yang disorot karena masuk dalam tim ahli RUU KUHP yang dinilai memperlemah pemberantasan korupsi, yakni Yenti dan Harkristuti. Hingga Indriyanto yang disebut pernah membela koruptor dalam ranah profesinya sebagai advokat.

Ada Apa dengan Pansel KPK Pilihan Jokowi? Simak Videonya:

[Gambas:Video 20detik]

(haf/dhn)




<!–

polong.create({
target: ‘thepolong’,
id: 57
})

–>

Sumber: https://news.detik.com/read/2019/05/20/130840/4556751/10/2-elite-pd-balik-badan-karena-bu-ani-di-bully-buzzer-bpn-alasan-aneh

Tersisa 4 Provinsi, KPU Lanjutkan Rekapitulasi Nasional Pemilu 2019




Jakarta
KPU telah merampungkan hasil rekapitulasi perolehan Pemilu 2019 pada 30 provinsi. Hari ini KPU akan melanjutkan 4 provinsi yang tersisa.

4 provinsi yang akan direkapitulasi hari ini adalah Riau, Maluku, Papua, dan Sumatera Utara. KPU hari ini juga akan melanjutkan sidang terkait rekapitulasi PPLN Kuala Lumpur yang kemarin sempat ditunda karena menunggu surat rekomendasi dari Bawaslu.

Pantauan detikcom, pleno dimulai pukul 13.20 WIB di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat. Sejumlah saksi masing-masing caleg dan parpol dan saksi Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf 01 dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi 02 juga hadir.

Selain itu, Ketua Bawaslu Abhan juga hadir ditemani oleh anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar.

“Hari ini kita akan selesaikan 4 provinsi dan 1 PPLN Kuala Lumpur, PPLN Kuala Lumpur sudah kita bahas malam, tinggal kita lanjutkan. Kemudian Riau, Papua Sumut, sudah datang, untuk Maluku baru nanti sore datang. Kalau Maluku datangnya terlalu sore, kita rekap di malam,” kata Arief.

Untuk rekapitulasi PPLN Kuala Lumpur, Arief menegaskan hari ini pihaknya akan langsung membacakan perbaikan dokumen yang sudah disusun tadi malam.

Selain itu, ketika ditanya apakah jika rekapitulasi hari ini selesai, bisa langsung diumumkan hasil perolehan masing-masing paslon. Arief mengatakan kemungkinan malam ini juga bisa langsung diumumkan seluruh perolehan suaranya.

“Bisa (diumumkan langsung perolehan suara, jika malam ini selesai),” ucapnya.

Seperti diketahui, kemarin (19/5) KPU telah menyelesaikan 30 Provinsi. Hari ini rencananya KPU akan merampungkan seluruh sisanya, yakni 4 provinsi dan 1 PPLN. Hari ini pleno berlangsung secara dua panel, yakni panel 1 PPLN Kuala Lumpur, Papua dan Maluku, panel 2 merekap Riau dan Sumatera Utara (Sumut).

(zap/imk)




<!–

polong.create({
target: ‘thepolong’,
id: 57
})

–>

Sumber: https://news.detik.com/read/2019/05/20/130840/4556751/10/2-elite-pd-balik-badan-karena-bu-ani-di-bully-buzzer-bpn-alasan-aneh

57 Napi yang Kabur dari LP Langkat Belum Ditangkap





Medan
57 Narapidana yang kabur dari Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Simpang Ladang, Langkat, Sumut belum tertangkap. Para napi yang sudah tertangkap dan menyerahkan diri baru 113 orang.

“Narapidana (napi) yang menyerahkan diri tercatat sebanyak 113 orang dari jumlah 170 orang kabur, saat terjadinya kerusuhan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Langkat,” kata Kakanwil Kumham Sumut, Putu Gede, di Medan, yang dilansir Antara, Senin (20/5/2019).

Dari jumlah 113 napi yang telah kembali itu, menurut dia, ada yang diamankan petugas, diserahkan oleh warga, diserahkan pihak keluarga, dan napi secara langsung menyerahkan diri ke Lapas Narkotika Langkat.

“Napi menyerahkan diri secara baik-baik akan tetap diberikan perlindungan dan tidak akan disakiti, karena mereka telah menyadari perbuatannya,” ujar Putu Gede.

Ia berharap kepada napi yang masih buron, dan dengan kesadaran tinggi segera menyerahkan diri ke Lapas Narkotika Langkat maupun Polsek setempat.

“Silakan, para napi yang kabur kembali ke Lapas Narkotika Langkat untuk menjalani sisa hukuman, dan dapat mematuhi ketentuan yang berlaku,” katanya.


(rvk/asp)




<!–

polong.create({
target: ‘thepolong’,
id: 57
})

–>

Sumber: https://news.detik.com/read/2019/05/20/130840/4556751/10/2-elite-pd-balik-badan-karena-bu-ani-di-bully-buzzer-bpn-alasan-aneh