MK tolak permohonan Adhan-Hardi

In nasional

Gorontalo (ANTARA News) – Mahkamah Konstitusi (MK) dalam amar putusannya menolak permohonan dari pasangan calon Wali Kota (Cawali) dan calon Wakil Wali Kota (Cawawali) Gorontalo, Adhan Dambea-Hardi Saleh Hemeto, yang dibacakan dalam sidang gugatan di MK, Jumat.

“Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima,” ujar Ketua Majelis Hakim Konstitusi Anwar Usman ketika membacakan amar putusan Mahkamah di gedung Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta, Jumat.

MK dalam pertimbangannya menyatakan pasal 158 ayat dua huruf a Undang-undang nomor 10 tahun 2016, bahwa perserta pemilihan bupati dan wakil bupati, Wali kota dan Wakil Wali Kota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250 ribu jiwa.

Pengajuan perselisihan dapat diajukan jika terdapat selisih paling banyak dua persen, dari total suara sah hasil penghitungan tahap akhir yang ditetapak KPU.

Jumlah perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak jika dua persen dari total suara sah yaitu 2.054 suara, untuk selisih maksimal dapat mengajukan permohonan sengketa ke MK.

Bahwa perolehan suara pemohon adalah 37.032 suara, sedangkan perolehan suara pihak terkait pasangan calon peraih suara terbanyak 42.398 suara, sehingga perbedaan suara adalah 5.366 atau 5,22 persen, sehingga lebih dar 2.054 suara.

“Meskipun kedudukan pemohon adalah pasangan calon, namun pemohon tidak dapat memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 uu nomor 10/2016, sehingga menurut Mahkamah, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum mengajukan perkara,” ucap majelis hakim.

Sementara itu Marthen Taha yang merupakan calon Wali Kota Gorontalo petahana, ketika dikonfirmasi mengatakan bahwa, kemenangan yang telah diraih, adalah kemenangan rakyat Kota Gorontalo.

“Semoga kami dapat mewujudkan apa yang kami janjikan kepada masyarakat dalam program dan kebijakan kami, tahun 2019 sampai 2024 nanti” tegas Marthen Taha.

Pewarta: Susanti Sako
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Related Search

Tags: #berita #grezz #hukum #nasional #politik

Anda sedang membaca artikel tentang MK tolak permohonan Adhan-Hardi. Silahkan baca artikel Berita Grezz Terbaru tentang nasional lainnya. Semoga bermanfaat ...

Kemkes: Perempuan pekerja perlu dukungan susui anak
Jakarta, (ANTARA News) – Direktur Jenderal Kesehatan
Indeks Demokrasi meningkat namun kebebasan berpendapat menurun
Jakarta (ANTARA News) – Indeks Demokrasi Indonesia
Kapolda Sumsel ajak pemred ciptakan citra positif
Palembang (ANTARA News) – Kapolda Sumatera Selatan
Prabowo-Sandi datangi rumah dinas JK
Jakarta (ANTARA News) – Bakal Calon Presiden

Top